Contoh Penerapan E-Government Di Indonesia

( 29 halaman )

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

            Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (Information and Communication Technology/ICT) di dunia telah semakin luas. Hal ini sanggup dilihat dari penggunaan ICT yang tidak terbatas pada bidang perdagangan saja, melainkan juga dalam bidang-bidang lain, menyerupai bidang pendidikan, bidang pertahanan dan keamanan negara, sosial dan sebagainya.

            Dalam tujuannya memperbaiki kualitas layanan publik, meningkatkan efisiensi dan transparansi, serta banyak manfaat positif lainnya maka e-government merupakan sesuatu yang perlu untuk dilakukan oleh organisasi pemerintahan. E-government menjadi sangat terkenal sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (ICT).

E-government (e-gov) pada dasarnya ialah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien. Karena itu, ada dua hal utama dalam pengertian e-gov di atas ; yang pertama ialah penggunaan teknologi informasi (salah satunya ialah internet) sebagai alat bantu, dan yang kedua ialah tujuan pemanfaatannya, sehingga pemerintahan sanggup berjalan lebih efisien. Kendati demikian, e-gov bukan berarti mengganti cara pemerintah dalam berafiliasi dengan masyarakat. Dalam konsep e-gov, masyarakat masih bisa berafiliasi dengan pos-pos pelayanan, berbicara melalui telepon untuk mendapatkan pelayanan pemerintah, atau mengirim surat. Jadi, e-gov sesuai dengan fungsinya, ialah penggunaan teknologi informasi yang sanggup meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Simpulannya e-gov ialah upaya untuk menyebarkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

            Untuk menghadapi tantangan masa globalisasi tersebut pemerintah Republik Indonesia telah berinisiatif menciptakan kebijakan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Information and Communication Technology/ICT) untuk membangun electronic government for a good governance yang terintegrasi mulai dari tingkat pemerintahan tempat hingga ke pusat. Tujuannya ialah biar infrastruktur ICT yang akan dibangun sanggup dimanfaatkan secara bersama untuk berkoordinasi oleh seluruh instansi, baik pusat maupun daerah. Kebijakan pemerintah tersebut antara lain dituangkan dalam bentuk Inpres No.3 tahun 2003 dan keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi wacana perkembangan e-Gov yang merupakan wujud harapan pemerintah dalam upaya mendorong bangsa Indonesia menuju masyarakat yang berbasis pengetahuan (Knowledge-based Society). Instruksi Presiden No.3 tahun 2003 wacana “kebijakan dan startegi nasional pengembangan  e-Gov Indonesia” antara lain berisikan panduan yang sudah disosialisasikan, menyerupai :

1.      Panduan pembangunan infrastruktur portal pemerintah

2.      Panduan administrasi sistem dokumen elektronik

3.      Panduan penyusunan rencana induk pengembangan e-Gov lembaga

4.      Panduan penyelenggaraan situs web pemerintah daerah

5.      Panduan wacana pendidikan dan training SDM e-Gov

Untuk kasus di Indonesia, pemanfaatan e-gov dikarenakan adanya perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental, dari sistem kepemerintahan yang diktatorial dan sentralistik menuju ke sistem kepemerintahan yang demokratis, dan menerapkan perimbangan kewenangan pusat dan tempat otonom. Perubahan yang tengah terjadi tersebut menuntut terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan bisa menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Sistem administrasi pemerintah yang selama ini merupakan sistem hirarki kewenangan dan komando sektoral dikembangkan menjadi sistem administrasi organisasi jaringan yang sanggup memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas rentang kendali.

Yang kedua, egov dilaksanakan di Indonesia alasannya ialah adanya tuntutan masyarakat yang berbeda namun berkaitan erat, yaitu :

a.                          Tuntutan pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah Indonesia, sanggup mendapatkan amanah dan terpercaya, serta gampang dijangkau secara interaktif.

b.                         Keinginan masyarakat biar aspirasi mereka didengar, sehingga pemerintah harus memfasilitasi partisipasi dan obrolan publik di dalam perumusan kebijakan negara.

Membicarakan e-government (e-gov) di Indonesia maka banyak pendekatan keilmuan yang bisa

dilakukan apakah melalui pendekatan teknologi komunikasi dan informasi, manajemen, politik dan

pemerintahan ataukah sosial. Namun yang paling banyak mewacanakan ialah dari pihak beling mata teknologi dan administrasi pemerintahan. Aspek yang lain masih kurang terlihat dan sedikit sekali terlibat dalam informasi egovernment. Padahal, e-government merupakan suatu penerapan konsep dan teknologi yang membutuhkan banyak pendekatan keilmuan sehingga aplikasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara ( pemerintah ) sanggup terwujud secara ideal dan komprehensif. Oleh alasannya ialah itu, maka tidak heran jika penerjemahan e-gov masih sangat dangkal sehingga implementasinyapun masih kurang optimal.

Secara faktual pelaksanaan e-gov beberapa masih dinilai sebagai proyek “gagah-gagahan” atau bahkan hanya proyek yang harus diikuti menyerupai model pakaian yang lagi ngetrend. Artinya, kebanyakan dari para penyelanggara e-gov baik forum pemerintahaan maupun forum non pemerintahan masih merasa “aman’ dan “nyaman” dengan kepemilikan website tanpa peduli lagi pada optimalisasi pemanfaatan e-gov. Pada sisi lain, ada tuduhan miring yang berkesan seakan-akan e-gov hanyalah proyek “jualan” para “pedagang” teknologi komunikasi dan informasi baik hardware maupun softwarenya.

Dari pengertian dan tujuannya sanggup disimpulkan bahwa penerapan e-Gov di Indonesia bisa dikembangkan secara sedikit demi sedikit dan proporsional sesuai dengan kemampuan. Yang penting, kerangka pengembangannya tidak lepas daru pengertian dan tujuan tersebut.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penyusunan Paper ini dibatasi pada :

1. Mengamati perkembangan penerapan e-Government di Indonesia.
2. Mengamati dan memperlihatkan alternatif solusi atas dilema dan kendala yang sering terjadi dalam penerapan e-Government.
3. Merancang taktik menuju e-Government.

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Umum

      Pembahasan teori-teori berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi, e-government, dan pelayanan publik.

            2.1.1 Pengertian Teknologi

Teknologi ialah pengembangan dan penggunaan dari alat, mesin, material dan proses yang menolong insan menuntaskan masalahnya. Kata teknologi sering menggambarkan inovasi dan alat yang memakai prinsip dan proses inovasi saintifik yang gres ditemukan.

            2.1.2 Pengertian Informasi

Menurut McLeod (2001, p12), informasi ialah data yang telah diproses atau data yang mempunyai arti.

Menurut O’Brien (2002, p15), informasi ialah data yang telah diubah menjadi berarti dan berkhasiat khususnya bagi pengguna akhir.

Informasi merupakan sekumpulan data. Oleh alasannya ialah itu, informasi tidak sanggup dipisahkan dari data.

Menurut McLeod (2001, p15), data ialah sesuatu yang terdiri dari fakta-fakta dan bentuk-bentuk yang relatif tidak berarti bagi penggunaannya.

Menurut Turban (2001, p17), data ialah fakta mentah atau deskripsi dasar dari sesuatu, acara dan transaksi yang diambil, dicatat, disimpan dan diklasifikasikan, tetapi tidak diorganisasi untuk memberikan pesan tertentu.

           

            2.1.3 Pengertian Komunikasi

Komunikasi ialah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik pribadi secara lisan, maupun tak pribadi melalui media. Dalam definisi tersebut tersimpul tujuan, yakni memberi tahu atau mengubah sikap (attitude), pendapat (opinion), atau sikap (behavior). Kaprikornus ditinjau dari segi si penyampai pernyataan, komunikasi yangbertujuan bersifat informatifdan persuasif. Komunikasi persuasif (persuasive communication) lebih sulit daripada komunikasi informatif (informative communicattion), alasannya ialah memang tidak gampang untuk mengubah sikap, pendapat, atau penlaku seseorang atau sejumlah orang. Demikian pengertian komunikasi secara umum dan secara paradigmatis yang penting untuk dipahami sebagai landasan bagi penguasaan teknik berkomunikasi. Adalah komunikasi secara paradigmatis yang dipelajari dan diteliti ilmu Komunikasi.

Secara ringkas, proses berlangsungnya komunikasi bisa digambarkan menyerupai berikut.

1.      Komunikator (sender) yang mempunyai maksud berkomunikasi dengan orang lain mengirimkan suatu pesan kepada orang yang dimaksud. Pesan yang disampaikan itu bisa berupa informasi dalam bentuk bahasa ataupun lewat simbol-simbol yang bisa dimengerti kedua pihak.

2.      Pesan (message) itu disampaikan atau dibawa melalui suatu media atau jalan masuk baik secara pribadi maupun tidak langsung. Contohnya berbicara pribadi melalui telepon, surat, e-mail, atau media lainnya.

3.      Komunikan (receiver) mendapatkan pesan yang disampaikan dan menerjemahkan isi pesan yang diterimanya ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komunikan itu sendiri.

4.      Komunikan (receiver) memperlihatkan umpan balik (feedback) atau jawaban atas pesan yang dikirimkan kepadanya, apakah ia mengerti atau memahami pesan yang dimaksud oleh si pengirim.

            2.1.4 Pengertian Teknologi Informasi dan Komunikasi

Teknologi informasi ialah hasil rekayasa insan terhadap proses penyampaian informasi dari bab pengirim ke peserta sehingga pengiriman informasi tersebut akan:

-          lebih cepat

-          lebih luas sebarannya, dan

-          lebih usang penyimpanannya.

Teknologi komunikasi merupakan alat yang penambah kemampuan orang

berkomunikasi.

 BERSAMBUNG

     FILE TERSUSUN RAPI FORMAT DOCX (bisa di edit)
     silahkan sms langsung, file akan dikirim via email







 TERIMAKASIH .............SEMOGA BERMANFAAT

Tweet

Subscribe to receive free email updates: