Contoh Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

( 8 halaman )

Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

Dimensi paling inti dari kebijakan publik yaitu proses kebijakan. Di sini kebijakan publik dilihat sebagai sebuah proses acara atau sebagai satu kesatuan sistem yang bergerak dari satu penggalan ke penggalan lain secara sinambung, saling memilih dan saling membentuk.

Dalam bukunya Public Policy, Riant Nugroho (2009, 494-495) memberi makna implementasi kebijakan sebagai “cara semoga sebuah kebijakan sanggup mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang”. Ditambahakan pula, bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu: eksklusif mengimplementasikan dalam bentuk agenda atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tesebut.
Implementasi kebijakan yaitu hal yang paling berat, karena di sini masalah-masalah yang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan. Selain itu, bahaya utama yaitu konsistensi implementasi. Dan berikut yaitu beberapa model Implementasi Kebijakan :

1. Model Van Meter dan Van Horn

Model pertama yaitu model yang paling klasik, yakni model yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975). Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan seara linear dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik yaitu variabel berikut:

• Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi
• Karakteristik distributor pelaksana/implementator
• Kondisi ekonomi, sosial, dan politik
• Kecenderungan (disposition) pelaksana/implementor.

2. Model Mazmanian dan Sabatier

Model yang kedua yaitu model yang dikembangkan Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) yang mengemukakan bahwa implementasi yaitu upaya melakukan keputusan kebijakan. Model Mazmanian dan Sabatier disebut Model Kerangka Analisis Implementasi (a framework for implementation analysis). Mazmanian-Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel, yaitu:

• Variabel Independen. Mudah-tidaknya perkara dikendalikan yang berkenaan dengan indikator perkara teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan ibarat apa yang dikehendaki
• Variabel Intervening. Diartikan sebagai kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis di antara forum pelaksana, hukum pelaksana dari forum pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana yang mempunyai keterbukaan kepada pihak luar, variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, pertolongan publi, perilaku dan risorsis konstituen, pertolongan pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.
• Variabel Dependen. Yaitu tahapan dalam proses implementasi kebijakan publik dengan lima tahapan, yang terdiri dari: pertama, pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana. Kedua, kepatuhan objek. Ketiga, hasil nyata. Ke-empat, penerimaan atas hasil nyata. Terakhir, kelima, tahapan yang mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibentuk dan dilaksanakan, baik sebagian maupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

3. Model Hogwood dan Gunn

Model ketiga yaitu Model Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (1978), untuk sanggup mengimplementasikan kebijakan secara sempurna, maka dibutuhkan beberapa persayaratan tertentu. Syarat-syarat itu adalah:  

• Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menjadikan gangguan/kendala yang serius. Beberapa kendala/hambatan (constraints) pada dikala implementasi kebijakan seringkali berada diluar kendali para administrator, karena hambatan-hambatan itu memang diluar jangkauan wewenang kebijakan dari tubuh pelaksana. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya mungkin bersifat fisik maupun politis.  
• Untuk pelaksanaan agenda tersedia waktu dan sumberdaya yang cukup memadahi. Syarat kedua ini sebagian tumpang tindih dengan syarat pertama diatas, dalam pengertian bahwa kerapkali ia muncul diantara kendala-kendala yang bersifat eksternal. Kebijakan yang memilki tingkat kelayakan fisik dan politis tertentu bisa saja tidak berhasil mencapai tujuan yang diinginkan karena menyangkut kendalan waktu yang pendek dengan impian yang terlalu tinggi  
• Perpaduan sumber-sumber yang dibutuhkan benar-benar memadahi. Persyaratan ini mengikuti syarat item kedua artinya disatu pihak harus dijamin tidak ada kendala-kendala pada semua sumber-sumber yang diperlukan, dan dilain pihak, setiap tahapan proses implementasi perpaduan diantara sumber-sumber tersebut harus sanggup disediakan. Dalam prakteknya implementasi agenda yang memerlukan perpaduan antara dana, tenaga kerja dan peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan agenda harus sanggup disiapkan secara serentak, namun ternyata ada salah satu komponen tersebut mengalami kelambatan dalam penyediaannya sehingga berakibat agenda tersebut tertunda pelaksanaannya. 
• Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal. Kebijakan kadangkala tidak sanggup diimplemetasikan secara efektif bukan karena ia telah diimplementasikan secara asal-asalan, tetapi kebijakan itu sendiri memang jelek. Penyebabnya karena kebijakan itu didasari oleh tingkat pemahaman yang tidak memadahi mengenahi problem yang akan ditanggulangi, sebab-sebab timbulnya perkara dan cara pemecahanya, atau peluang-peluang yang tersedia untuk mengatasi masalahnya, sifat permasalahannya dan apa yang dibutuhkan untuk memanfaatkan peluang-peluang tersebut.  
• Hubungan kausalitas bersifat eksklusif dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya. Pada kebanyakan agenda pemerintah sebenarnya teori yang mendasari kebijakan jauh lebih komplek dari pada sekedar hubungan antara dua variabel yang mempunyai hubungan kausalitas. Kebijakan-kebijakan yang mempunyai hubungan sebab-akibat tergantung pada mata rantai yang amat panjang maka ia akan gampang sekali mengalami keretakan, karena semakin panjang mata rantai kausalitas, semakin besar hubungan timbal balik diantara mata rantai penghubungnya dan semakin kompleks implementasinya. Dengan kata lain semakin banyak hubungan dalam mata rantai, semakin besar pula resiko bahwa bebarapa diantaranya kelak terbukti amat lemah atau tidak sanggup dilaksanakan dengan baik.  
• Hubungan saling ketergantungan harus kecil. Implemetasi yang tepat menuntut adanya persyaratan bahwa hanya terdapat tubuh pelaksana tunggal dalam melakukan misi tidak tergantung badan-badan lain/instansi lainnya. Kalau ada ketergantungan dengan organisasi-organisasi ini haruslah pada tingkat yang minimal, baik dalam artian jumlah maupun kadar kepentingannya. Jika implementasi suatu agenda ternyata tidak hanya membutuhkan rangkaian tahapan dan jalinan hubungan tertentu, melainkan juga janji atau komitmen terhadap setiap tahapan diantara sejumlah aktor/pelaku yang terlibat, maka peluang bagi keberhasilan implementasi program, bahkan hasil simpulan yang diharapkan kemungkinan akan semakin berkurang.  

 BERSAMBUNG

     FILE TERSUSUN RAPI FORMAT DOCX (bisa di edit)
     silahkan sms langsung, file akan dikirim via email







 TERIMAKASIH .............SEMOGA BERMANFAAT

Tweet

Subscribe to receive free email updates: