KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sebab dengan karuniaNya penulis sanggup menuntaskan makalah ini. Makalah ini berjudul Birokrasi Pemerintahan berisi beberapa informasi seputar birokrasi, mulai dari pengertian birokrasi, ciri-ciri, teladan kerja birokrasi, fungsi dan kiprah birokrasi, serta sedikit wacana birokrasi Indonesia.
Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini. Akhir kata, penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari awal hingga akhir. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi segala perjuangan kita. Amin.
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Di Negara yang menganut sistem demokrasi , kehadiran partai politik dalam birokrasi pemerintahan tidak sanggup dihindari. Menurut teori liberal birokrasi pemerintahan menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah yang mepunyai terusan pribadi dengan rakyat melalui mandat yang diperoleh dalam pemilihan. Dengan demikian birokrasi pemerintah tidak hanya didominasi oleh pejabat-pejabat birokrasi saja, yang meniti karir di dalamnya, melainkan ada penggalan lain yang ditempati oleh pejabat politik. Begitu juga sebaliknya, di dalam birokrasi pemerintahan tidak hanya di tempati oleh pejabat politik tetapi, melainkan juga ada pejabat birokrasi professional yang meniti karir di dalamnya.
Birokrasi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh partai politik, dikarenakan partai politik membawa beraneka ragam dan macam idologi. Jadi, tidak jarang bahwa suatu partai politik memimpin suatu kementrian dan menanamkan idologinya di dalam kementrian tersebut, sehingga struktur jabatan, dan pejabat yang menduduki kementrian tersebut ialah dari partai yang sama, baik di tingkat sentra maupun hingga ke daerah.
Membahas wacana birokrasi, di Indonesia persepsi orang tidak lain ialah birokrasi pemerintahan, yang mana cacatnya birokrasi ialah milik pemerintah atau pejabat-pejabat pemerintahan. Pejabat birokrasi pemerintahan ialah sentra dari penyelesaian urusan rakyat, rakyat sangat tergantung pada pejabat ini, bukannya pejabat yang tergantung kepada rakyat. Birokrasi di Indonesia ialah sesuatu yang sakral, sesuatu yang sangat angker dan hampir mustahil sanggup ditembus oleh lapisan masyarakat yang sangat lemah di depan birokrasi tersebut. Semua urusan dari yang kecil hingga yang besar selalu membutuhkan legitimasi birokrasi pemerintah, sehingga kebanyakan para birokrat pemerintah yang menyelewengkan kiprah dan fungsinya. Hal inilah yang melatarbelakangi saya dalam pembuatan makalah ini.
1.2 Tujuan
Makalah yang berjudul “ Birokrasi Pemerintah “ ini dibentuk memiliki beberapa tujuan, yaitu:
1. Sebagai pemenuhan kiprah mata kuliah pengantar ilmu politik di Universitas Riau.
2. Dengan adanya makalah ini, supaya para birokrat atau calon birokrat mengetahui kiprah dan fungsinya sebagai birokrasi pemerintah.
3. Menambah pengetahuan bagi pembaca.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Birokrasi
Birokrasi pada hakikatnya ialah tubuh dan kaki sebuah organisasi berjulukan Negara. Negara pada hakekatnya ialah sekelompok orang yang di dalamnya diberik mandat oleh rakyat untuk mengurus kepentingan publik, yang menyelenggarakan pelayanan publik berdasarkan kebutuhan publik itu sendiri.
Menurut Blau dan Meyer, birokrasi ialah jenis organisasi yang dirancang untuk menangani tugas-tugas manajemen dalam skala besar serta mengkoordinasikan pekerjaan orang banyak secara sistematis. Sementara itu, Bintoro Tjokroamidjojo menyampaikan bahwa birokrasi merupakan struktur sosial yang terorganisir secara rasional dan formal. Jabatan-jabatan dalam organisasi diitegrasikan ke dalam keseluruhan struktur birokrasi. Dengan demikian, birokrasi disusun sebagai hirarki otoritas yang terelaborasi yang mengutamakan pembagian kerja secara terang yang dilakukan sistem administrasi, khususnya oleh aparatur pemerintah.
Kata birokrasi mula-mula berasal dari kata legal-rasional. Organisasi disebut rasional dalam hal penetapan tujuan dan perancangan organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Weber, bentuk organisasi birokratik merupakan bentuk yang paling efisien. Dalam teorinya, Weber mengemukakan sepuluh 10 ciri organisasi, yaitu:
1. Suatu organisasi terdiri dari hubungan-hubungan yang ditetapkan antara jabatan-jabatan. Blok-blok bangunan dasar dari organisasi formal ialah jabatan-jabatan.
2. Tujuan atau rencana organisasi terbagi ke dalam tugas-tugas, tugas-tugas tersebut disalurkan di antara banyak sekali jabatan sebagai kewajiban resmi (job description).
3. Kewenangan: melakukan kewajiban diberikan kepada jabatan (saat resmi menduduki sebuah jabatan).
4. Garis kewenangan dan jabatan diatur berdasarkan suatu tatanan hierarkhis.
5. Sistem hukum dan regulasi yang umum tetapi tegas yang ditetapkan secara formal, mengatur tindakan-tindakan dan fungsi-fungsi jabatan dalam organisasi.
6. Prosedur bersifat formal dan impersonal. Perlu adanya catatan tertulis demi kontinuitas, keseragaman (uniformitas), dan untuk maksud-maksud transaksi.
7. Adanya mekanisme untuk menjalankan disiplin anggota.
8. Anggota organisasi harus memisahkan kehidupan pribadi dan kehidupan organisasi.
9. Pegawai yang dipilih untuk bekerja berdasarkan kualifikasi teknisi.
10. Kenaikan jabatan berdasarkan senioritas dan prestasi kerja.
2.2 Ciri-ciri Birokrasi
Eddhi Sudarto, yang mengutip Weber,memberikan ciri-ciri birokrasi sebagai berikut:
1. Kegiatan sehari-hari yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi di distribusikan melalui cara yang telah ditentukan, dan dianggap sebagai kiprah resmi.
2. Pengorganisasian kantor mengikuti prinsip hirarkis yaitu bahwa unit yang lebih rendah dalam sebuah kantor berada di bawah administratoran dan training yang lebih tinggi.
3. Pelaksanaan kiprah diatur oleh suatu sistem peraturan ajaib yang konsisten dan meliputi penerapan hukum tersebut dalam kasus-kasus tertentu.
4. Seorang pejabat yang ideal melakukan tugas-tugasnya tanpa perasaan-perasaan dendam atau nafsu dan oleh sebab itu, tanpa persaan-perasaan kasih sayang atau auntianisme.
5. Pekerjaan dalam suatu organisasi birokratis didasarkan kepada kualifikasi teknis dan dilindungi dari kemungkinan pemecatan secara sepihak.
6. Pengalaman secara universal cenderung mengungkapkan bahwa tipe organisasi administratif murni yang berciri birokratis dilihat dari sudut pandangan yang semata-mata bersifat teknis, bisa mencapai tingkat efisiensi yang tinggi.
2.3 Acuan Kinerja Birokrasi
Acuan kerja birokrasi merupakan suatu konsep, atau konsep-konsep dasar yang dijadikan anutan oleh para birokrat untuk melakukan kinerja dan tugasnya dalam birokrasi pemerintahan. Mengutip pendapat Denhard, Feisal Tamin mengemukakan bahwa birokrasi ditandai dengan kinerja yang syarat dengan teladan sebagai berikut:
1.Komitmen terhadap nilai-nilai sosial politik yang telah disepakati bersama (publicly defined societal values) dan tujuan politik (political purpose).
2.Implementasi nilai-nilai sosial politik yang berdasarkan tabiat dalam tatanan manajemen publik (provide an ethical basis for public management).
3.Realisasi nilai-nilai sosial politik (exercising social political values).
4.Penekanan pada pekerjaan kebijakan publik dalam rangka pelaksanaan mandat pemerintah (emphasis on public policy in carrying out mandate of government).
5.Keterlibatan dalam pelayanan publik (involvement overall quality of public services).
6.Bekerja dalam rangka penanganan kepentingan umum (operate in public interest).
BERSAMBUNG .............
FILE TERSUSUN RAPI FORMAT DOCX (bisa di edit)
silahkan sms langsung, file akan dikirim via email
TERIMAKASIH .............SEMOGA BERMANFAAT
0 Response to "Contoh Birokrasi Pemerintahan"
Post a Comment