Contoh Analisis Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN ACEH DENGAN MODEL GEORGE C. EDWARDS

BAB I

PENDAHULUAN

A.       Latar Belakang

Dengan terbentuknya kebijakan perihal Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) pada 2010 bagi seluruh masyarakat di provinsi itu baik kaya maupun miskin dengan sistem asuransi, dibutuhkan kualitas kesehatan warga setempat menjadi lebih meningkat. Pemerintah Aceh melalui APBA 2010, mengalokasikan dana sekitar Rp. 425 miliar untuk aktivitas JKA. Program JKA meliputi 3,8 juta penduduk dari 4,3 juta warga Aceh. Dari sasaran ini diprioritaskan pada 1,2 juta warga yang hingga sekarang belum mendapat jaminan kesehatan dari Askes, Jamkesmas dan asuransi kesehatan lainnya. Misi dan tujuan JKA bukan mengejar jumlah untuk dilayani tapi kualitasnya. Karenanya, pelayanan rumah sakit (RS) maupun Puskesmas kepada masyarakat dibutuhkan lebih optimal dan lebih baik ke depan dengan adanya derma pemerintah melalui aktivitas pembangunan Aceh Sehat 2010.

Terlepas dari dinamika faktual dan negatifnya aktivitas JKA, fenomena tersebut mengatakan bahwa masyarakat memang membutuhkan pelayanan kesehatan gratis untuk ketika ini. Yang menjadi dilema kemudian yaitu ketika ini aktivitas JKA tidak diiringi dengan peraturan dan regulasi yang memadai untuk menjamin keberlangsungan aktivitas ini kedapan. Sampai dengan detik ini, belum ada suatu aturan dalam bentuk qanun atau peraturan kawasan yang akan menjamin kelangsungan aktivitas ini di Aceh, hal ini sangat penting untuk memastikan biar aktivitas JKA mempunyai kekuatan aturan yang memadai dalam implementasinya.

B.       Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah yang dimaksud dengan aktivitas JKA?
2. Bagaimana Model Kebijakan Jaminan Kesehatan Aceh di terapkan?
3. Bagaimana implementasi aktivitas Jaminan Kesehatan Aceh (JKA)?

C.        Tujuan Masalah

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui perihal aktivitas Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
2. Memberi pemahaman perihal proses atau model implementasi kebijakan yang dipakai
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses implementasi aktivitas Jaminan  Kesehatan Aceh (JKA) .

BAB II

PEMBAHASAN

A.       Penyaluran Pogram Jaminan Kesehatan Aceh

Dalam UUD 1945 pasal 28 H dan Undang-Undang Nomor 23/1992 perihal Kesehatan, menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapat pelayanan kesehatan. Karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh proteksi terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung jawab mengatur biar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.

Derajat kesehatan masyarakat miskin menurut indikator Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI). Derajat kesehatan masyarakat miskin yang masih rendah tersebut diakibatkan alasannya sulitnya susukan terhadap pelayanan kesehatan. Kesulitan susukan pelayanan ini dipengaruhi oleh banyak sekali faktor menyerupai tidak adanya kemampuan secara ekonomi dikarenakan biaya kesehatan memang mahal. (www.depkes.go.id/jamkesmas.pdf)

Untuk menjamin susukan penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, semenjak tahun 2008 pemerintah telah mengupayakan untuk mengatasi hambatan masyarakat miskin dalam mendapat susukan pelayanan kesehatan melalui pelaksanaan kebijakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Kebijakan Departemen Kesehatan Republik 




          BERSAMBUNG .............




   
     FILE TERSUSUN RAPI FORMAT DOCX (bisa di edit)
     silahkan sms langsung, file akan dikirim via email





 

 TERIMAKASIH .............SEMOGA BERMANFAAT

Tweet

Subscribe to receive free email updates: