Definisi Dan Pengertian Pelayanan Publik Serta Prinsipnya

Pengertian Pelayanan Publik Serta Prinsipnya. UUD 1945 mengamanatkan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara demi kesejahteraannya, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik. Berikut ialah klarifikasi seputar pengertian pelayanan Publik dan Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik.

Definisi Pelayanan Publik

Menurut Sinambela (2006:5) pengertian pelayanan publik adalah, proteksi layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Menurut Kepmen PAN Nomor 25 Tahun 2004 pelayanan publik ialah segala aktivitas pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan peserta pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan penentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ihwal Pelayanan Publik, Pelayanan publik ialah aktivitas atau kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Secara Umum pelayanan publik ialah merupakan suatu aktivitas pelayanan yang dilakukan oleh pemberi pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang harus digerakkan dan disosialisasikan secara terbuka.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 ihwal Pelayanan Publik memaparkan bahwa ruang lingkup pelayanan publik sanggup digolongkan ke dalam dua bentuk, yaitu:

1. Pelayanan Barang dan Jasa Publik. Pelayanan pengadaan dan penyaluran barang dan jasa publik sanggup dikatakan mendominasi seluruh pelayanan yang disediakan pemerintah kepada masyarakat. Pelayanan publik kategori ini sanggup dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya merupakan kekayaan negara yang tidak sanggup dipisahkan atau sanggup diselenggarakan oleh tubuh perjuangan milik pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (Badan Usaha Milik Negara/BUMN).

2. Pelayanan Administratif. Pelayanan publik dalam kategori ini mencakup tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam perundang-undangan dalam rangka mewujudkan proteksi pribadi, keluarga, kehormatan, dan harta benda juga aktivitas administratif yang dilakukan oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam perundang-undangan serta diterapkan menurut perjanjian dengan peserta pelayanan.

Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik

1. Kepastian aturan dimaksudkan adanya peraturan perundang-undangan yang menjamin terselenggaranya pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat.
2. Keterbukaan dimaksudkan bahwa setiap peserta pelayanan sanggup dengan gampang mengakses dan memperoleh isu mengenai pelayanan yang diinginkan.
3. Partisipatif dimaksudkan untuk mendorong kiprah serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memerhatikan aspirasi, kebutuhan dan impian masyarakat.
4. Akuntabilitas dimaksudkan bahwa proses penyelenggaraan pelayanan publik harus sanggup dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perauran perundang-undangan.
5. Kepentingan umum dimaksudkan bahwa dalam proteksi pelayanan publik dihentikan mengutamakan kepentingan langsung dan/atau golongan.
6. Profesionalisme dimaksudkan bahwa pegawanegeri penyelenggaraan pelayanan harus mempunyai kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya.
7. Kesamaan hak dimaksudkan bahwa dalam proteksi pelayanan publik tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.
8. Keseimbangan hak dan kewajiban dimaksudkan bahwa dalam pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan baik oleh pemberi maupun peserta pelayanan.

Tweet

Subscribe to receive free email updates: