Definisi Dan Kontribusi Hukum

Perlindungan Hukum. Dalam kamus besar Bahas Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang mempunyai arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker.

Unsur kata Perlindungan

1. Melindungi: menutupi biar tidak terlihat/tampak, menjaga, memelihara, merawat, menyelamatkan.
2. Perlindungan; proses, cara, perbuatan daerah berlindung, hal (perbuatan) memperlindungi (menjadikan atau mengakibatkan berlindung).
3. Pelindung: orang yang melindungi , alat untuk melindungi.
4. Terlindung: tertutup oleh sesuatu sampai tidak kelihatan.
5. Lindungan : yang dilindungi, cak daerah berlindung, cak perbuatan.
6. Memperlindungi: menimbulkan atau mengakibatkan berlindung.
7. Melindungkan: menciptakan diri terlindungi

Definisi Perlindungan Hukum

Pengertian pemberian dalam ilmu aturan yakni suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh pegawanegeri penegak aturan atau pegawanegeri keamanan untuk menunjukkan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan hukuman dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas investigasi di sidang pengadilan. Aturan aturan tidak hanya untuk kepentingan jangka pendek saja,akan tetapi harus menurut kepentingan jangka panjang. Pemberdayaan masyarakat yakni sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial.

Perlindungan aturan yakni suatu pemberian yang diberikan terhadap subyek aturan dalam bentuk perangkat aturan baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain pemberian aturan sebagai suatu citra dari fungsi hukum. yaitu konsep dimana aturan sanggup menunjukkan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Ruang Lingkup Perlindungan Hukum

Keberadaan aturan dalam masyarakat sangatlah penting, dalam kehidupan dimana aturan dibangun dengan dijiwai oleh sopan santun konstitusionalisme, yaitu menjamin kebebasan dan hak warga, maka mentaati aturan dan konstitusi pada hakekatnya mentaati imperatif yang terkandung sebagai subtansi maknawi didalamnya imferatif. Hak-hak asasi warga harus dihormati dan ditegakkan oleh pengembang kekuasaan negara dimanapun dan kapanpun, ataupun juga dikala warga memakai kebebasannya untuk ikut serta atau untuk mengetahui jalannya proses pembuatan kebijakan publik. 

Negara aturan intinya bertujuan untuk menunjukkan pemberian aturan bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi dua prinsip negara hukum, yaitu :

1. Perlindungan aturan yang preventif Perlindungan aturan kepada rakyat yang di berikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang menjadi definitife.
2. Perlindungan aturan yang represif Perlindungan aturan yang represif bertujuan untuk menuntaskan sengketa.

Kedua bentuk pemberian aturan diatas bertumpu dan bersumber pada legalisasi dan pemberian hak asasi insan serta berlandaskan pada prinsip Negara hukum.

Dikutip Dari Berbagai Sumber

Tweet

Subscribe to receive free email updates: