KEBIJAKAN
Kebijakan (policy) yaitu solusi atas suatu masalah. Kebijakan seringkali tidak efektif akhir tidak cermat dalam merumuskan masalah. Dengan kata lain, kebijakan sebagai obat seringkali tidak manjur bahkan mematikan, akhir diagnosa perkara atau penyakitnya keliru (Dunn, 2003).
Kebijakan dipelajari dalam ilmu kebijakan (policy science), yaitu ilmu yang berorientasi kepada perkara kontekstual, multi disiplin, dan bersifat normatif, serta dirancang untuk menyoroti perkara mendasar yang sering diabaikan, yang muncul dikala warga negara dan penentu kebijakan menyesuaikan keputusannya dengan perubahan-perubahan sosial dan transformasi politik untuk melayani tujuan-tujuan demokrasi (Lasswell, HD dalam Kartodiharjo, 2009).
Ilmu kebijakan (Policy Sience) dirancang untuk menyoroti perkara mendasar yang sering diabaikan, yang muncul dikala warga negara dan penentu kebijakan menyesuaikan keputusannya dengan perubahan-perubahan sosial dan transformasi politik untuk melayani tujuan-tujuan publik. Ia menyangkut tidak hanya produksi fakta, melainkan juga nilai-nilai dan tindakan yang dipilih. Ilmu kebijakan berorientasi kepada perkara kontekstual, multi disiplin, dan bersifat normatif (benar-salah, baik buruk, penting-tidak penting).
Banyak andal mengemukakan definisi dari Kebijakan Pemerintah (Public Policy). Soenarko (1992) dalam buku Public Policy (Kebijakan Pemerintah) menyimpulkan bahwa Public Policy (Kebijakan Pemerintah) ialah suatu keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, untuk kepentingan rakyat (Public Interest). Sedangkan Dye (1972) menyatakan bahwa apa yang diputuskan oleh Pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan itulah yang merupakan public policy atau kebijakan pemerintah. Kaprikornus bentuk konkrit dari kebijakan pemerintah (public policy) yaitu produk hukum.
Kebijakan dipelajari dalam ilmu kebijakan (policy science), yaitu ilmu yang berorientasi kepada perkara kontekstual, multi disiplin, dan bersifat normatif, serta dirancang untuk menyoroti perkara mendasar yang sering diabaikan, yang muncul dikala warga negara dan penentu kebijakan menyesuaikan keputusannya dengan perubahan-perubahan sosial dan transformasi politik untuk melayani tujuan-tujuan demokrasi (Lasswell, HD dalam Kartodiharjo, 2009).
Ilmu kebijakan (Policy Sience) dirancang untuk menyoroti perkara mendasar yang sering diabaikan, yang muncul dikala warga negara dan penentu kebijakan menyesuaikan keputusannya dengan perubahan-perubahan sosial dan transformasi politik untuk melayani tujuan-tujuan publik. Ia menyangkut tidak hanya produksi fakta, melainkan juga nilai-nilai dan tindakan yang dipilih. Ilmu kebijakan berorientasi kepada perkara kontekstual, multi disiplin, dan bersifat normatif (benar-salah, baik buruk, penting-tidak penting).
Banyak andal mengemukakan definisi dari Kebijakan Pemerintah (Public Policy). Soenarko (1992) dalam buku Public Policy (Kebijakan Pemerintah) menyimpulkan bahwa Public Policy (Kebijakan Pemerintah) ialah suatu keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, untuk kepentingan rakyat (Public Interest). Sedangkan Dye (1972) menyatakan bahwa apa yang diputuskan oleh Pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan itulah yang merupakan public policy atau kebijakan pemerintah. Kaprikornus bentuk konkrit dari kebijakan pemerintah (public policy) yaitu produk hukum.
Teori Dan Dasar Hukum Kebijakan
Selain itu juga membahas pendekatan setting agenda, yaitu yang membahas bagaimana perkara dan kegiatan dibuat dalam setting institusional, bagaimana partai, kelompok kepentingan dan pembuat kebijakan saling berinteraksi untuk memilih apa-apa yang dianggap gosip politik dan apa-apa yang bukan gosip politik. Menurut Schattscheneider, serta Cobb dan Elder menyatakan proses politik mungkin tak terlalu terbuka untuk memasukan semua problem ke dalam perhatian politik.
Pada pembahasan berikutnya akan membahas konstribusi penting untuk analisa agenda oleh para teoretisi yang beropini bahwa keputusan riil dalam proses kebijakan yaitu kekuasaan untuk tidak menciptakan keputusan (non-decision), yakni kapasitas dari salah satu kelompok untuk menghalang-halangi masuknya ide, perhatian, kepentingan dan problem ke dalam kegiatan utama. Pendapat ini juga menyatakan bahwa kalau kita ingin memahami problem didefinisikan dan kegiatan ditetapkan kita harus masuk lebih jauh ke dalam kekerabatan kekuasaan, kedalam cara nilai dan keyakinan orang-orang dibuat oleh kekuatan-kekuatan yang tidak bias diamati secara empiric atau behaviroeal.
Schattschneider, Cobb dan Elder menyatakan bahwa proses politik mungkin tidak terlalu terbuka untuk memasukkan semua problem dan proses penentuan kegiatan mungkin sangat bias dan dimuati oleh kepentingan tertentu. Kekuasaan riel dalam proses kebijakan yaitu kekuasaan untuk tidak menciptakan keputusan; yakni kapasitas dari salah satu kelompok untuk menghalangi masuknya ide, perhatian, kepentingan dan problem itu ke dalam agend utama. Jika kita ingin memahami bagaimana problem itu didefinisikan dan kegiatan itu ditetapkan, maka kita harus masuk ke dalam kekerabatan kekuasaan dan ke dalam cara nilai atau diamati secara empiris atau behavioral. Selanjutnya yaitu pendekatan makro yang lebih sintesis dengan menfokuskan pada pendekatan-pendekatan mengajukan klarifikasi yang makro.
Kita dapat setuju pada isunya tapi tidak setuju pada apa yang sebenarnya menjadi persoalan, dank arena itu kita juga sanggup berbeda pendapat soal kebijakan yang harus diambil. Fakta yaitu sesuatu yang tidak berbicara sendiri, namun perlupenafsiran. Untuk itu sebuah problem harus didefinisikan , distrukturisasi, diletakkan dalam batas-batas tertentu dan diberi nama.
Sebuah problem harus didefinisikan, distrukturisasi, diletakkan dalam batas-batas tertentu dan diberi nama. Problem berkaitan dengan persepsi dan persepsi berkaitan dengan konstruksi. Karakteristik utama dari problem kebijakan, yang berbeda dengan jenis lain semisal matematika atau fisika yaitu problem-problem itu sulit didefinisikan dengan baik, Sebuah definisi suatu problem yaitu bab dari problem itu sendiri. Analisis yaitu partisipasi dalam problem, bukan sekadar mengamati problem.
Kesulitan dengan problem kebijakan ini diperparah oleh kompleksitas dan definisinya yang kurang terang (ill-defined) yang pada kesudahannya menjadikan ill-structured.
Pada masa Victorian berangapan bahwa produksi ilmu pengetahuan merupakan mesin perbaikan. Fakta-fakta merupakan kekuatan politik yang kuat. Akan tetapi beberapa para andal (Harris: 1990:389) mewaspadai seberapa jauh positivism yang belum matang ini sanggup direalisasikan dalam praktek. Di Jerman misalnya, pada tahun 1870-an dan 1880an Bosketika legislasi kesejahteraan social Bismarck diambil dari laporan temuan fakta. Ini yaitu fenomena yang muncul tradisi riset social yang berfokus pada problem dan upaya peringanan dan solusi problem.
Interaksionisme Simbolik. Aliran ini berkembang di Chicago di periode antara dua perang dunia dan dipengaruhi oleh pragmatism John Dwey, William James dan GH. Mead. Pendekatan ini mengandung tiga premis utama:
1.manusia bertindak berdasarkan makna yang berdasarkan mereka ada dalam sesuatu hal,
2.makna yaitu hasil dari interaksi social.
3.Makna dimodifikasi dan ditangani melalui proses interpretasi yang digunakan oleh inidividu dalam menghadapi “tanda-tanda”(signs) yang dijumpainya.
Pendekatan Sejarah alam untuk problem social.
Tahap-tahap daur hidup problem berdasarkan J.H.S. Bossard:
• Pengenalan problem
• Diskusi wacana tingkat keseriusan.’
• Usaha untuk perbaikan
BERSAMBUNG
FILE TERSUSUN RAPI FORMAT DOCX (bisa di edit)
silahkan sms langsung, file akan dikirim via email
TERIMAKASIH .............SEMOGA BERMANFAAT
silahkan sms langsung, file akan dikirim via email
TERIMAKASIH .............SEMOGA BERMANFAAT
0 Response to "Contoh Makalah Kebijakan"
Post a Comment