Definisi Dan Pengertian Partisipasi Politik

Pengertian Partisipasi Politik. Jika Berbicara perihal budaya politik maka tidak terlepas dari partisipasi politik warga negara. Partisipasi politik intinya merupakan kepingan dari budaya politik, alasannya ialah keberadaan struktur-struktur politik di dalam masyarakat, menyerupai partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan dan media masa yang kritis dan aktif. Hal ini merupakan satu indikator adanya keterlibatan rakyat dalam kehidupan politik (partisipan).

Definisi Partisipasi Politik

Partisipasi Politik ialah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, menyerupai menentukan pimpinan negara atau upaya-upaya menghipnotis kebijakan pemerintah.

Pengertian Partisipasi Politik Menurut para Ahli

1. Menurut Miriam Budiardjo Partisipasi politik ialah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan menentukan pimpinan negara, dan secara eksklusif atau tidak eksklusif menghipnotis kebijakan pemerintah (public policy).
2. Menurut Ramlan Surbakti Partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau menghipnotis hidupnya. Partisipasi politik berarti keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak memiliki kewenangan) dalam menghipnotis proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.
3. Menurut Michael Rush dan Philip Althoft Partisipasi politik ialah keterlibatan individu hingga pada majemuk tingkatan di dalam sistem politik.
4. Menurut Herbert McClosky Partisipasi politik ialah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil kepingan dalam proses pemilihan penguasa, dan secara eksklusif atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Menurut Myron Weiner, terdapat lima penyebab timbulnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas dalam proses politik, yaitu sebagai berikut :

1. Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang mengakibatkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik.
2. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Masalah siapa yang berhak berpartisipasi dan pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam referensi partisipasi politik.
3. Pengaruh kaum intelektual dan kemunikasi masa modern. Ide demokratisasi partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa gres sebelum mereka membuatkan modernisasi dan industrialisasi yang cukup matang.
4. Konflik antar kelompok pemimpin politik, jikalau timbul konflik antar elite, maka yang dicari ialah tunjangan rakyat. Terjadi usaha kelas menentang melawan kaum darah biru yang menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat.
5. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup acara pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.

Tweet

Subscribe to receive free email updates: