BAB 1
PENDAHULUAN
A.Latar Belakang Masalah
Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari wacana masyarakat yang mencakup gejala-gejala sosial,struktur sosial dan perubahan sosial. Sosiologi menelaah gejala-gejala yang masuk akal dalam masyarakat ibarat norma-norma, kelompok sosial dalam lapisan masyarakat, forum masyarakat, proses sosial, perubahan sosial dan kebudayaan serta perwujudannya.Gejala-gejala tersebut ada yang tidak berlangsung normal sebagaimana yang dikehendaki masyarakat dan merupakan gejala-gejala absurd atau gejala-gejala patologis, hal ini disebabkan adanya unsur-unsur masyarakat yang tidak berfungsi sebagai mana mestinya yang mengakibatkan kekecewaan dan penderitaan.Gejala-gejala absurd tersebut dapat dinamakan sebagai masalah-masalah sosial.salah satu referensi duduk kasus sosial masyarakat ialah kemiskinan.
Kemiskinan ialah suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak bisa memanfaatkan tenaga mental maupun fisik dalam kelompok tersebut.Kemiskinan sebagai suatu fenomena sosial yang tidak hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang tetapi juga terjadi di negara-negara yang sudah mempunyai kemapanan di bidang ekonomi.
Kemiskinan merupakan permasalahan yang diakibatkan oleh kondisi nasional suatu negara dan situasi global.Dengan adanya globalisasi ekonomi dan ketergantungan antar negara sanggup memperlihatkan tantangan dan kesempatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara dan juga memperlihatkan resiko ketidakpastian perekonomian dunia,kependudukan maupun lingkungan hidup.Pada umumnya semua kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada peningkatan kesejahteraan rakyat.Dampak dari banyak sekali kebijakan tersebut ialah masih banyaknya penduduk miskin di indonesia.
B.Rumusan masalah
1. Mengapa duduk kasus sosial sanggup menjadikan gejala-gejala normal dan absurd ?
2. Mengapa kemiskinan sanggup disebut sebagai fenomena sosial ?
3. Apa saja penyebab kemiskinan ?
4. Bagaimana cara menanggulangi kemiskinan ?
C.Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian mengenai duduk kasus sosial terhadap kasus kemiskinan antara lain:
1. Meningkatkan tugas serta masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan di lingkungannya.
2. Mengungkapkan permasalahan kemiskinan yang di alami masyarakat dan cara menanggulanginya.
3. Meningkatkan rasa tenggang rasa, sosialisasi terhadap sesama, dan menurunkan kesenjangan sosial.
D.Manfaat Penelitian
A. bagi penulis
1. Memperdalam wawasan dan pengetahuan mengenai ilmu pengetahuan sosiologi.
2. Menambah ilmu pengetahuan penulis terhadap sosiologi terutama mengenai duduk kasus sosial dalam masyarakat.
3. Mengetahui perkembangan dan kemajuan keadaan sosial di dalam kehidupan bermasyarakat.
B.bagi pembaca
1. Menambah pengalaman pembaca untuk memperdalam ilmu pengetahuan sosiologi.
2. Menambah wawasan pembaca terhadap sosiologi mengenai duduk kasus sosial.
3. Mengetahui perkembangan sosiologi di dalam masyarakat.
BAB 2
LANDASAN TEORI
A.Pengertian Masalah Sosial
Menurut Soerjono Soekanto duduk kasus sosial ialah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada sanggup menjadikan gangguan hubungan sosial ibarat kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat.
Masalah sosial muncul akhir terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Yang sanggup menjadi sumber duduk kasus sosial yaitu ibarat proses sosial dan peristiwa alam. Adanya duduk kasus sosial dalam masyarakat ditetapkan oleh forum yang mempunyai kewenangan khusus ibarat tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi sosial, musyawarah masyarakat, dan lain sebagainya.
Masalah sosial sanggup dikategorikan menjadi 4 (empat) jenis faktor, yakni antara lain :
1. Faktor Ekonomi : Kemiskinan, pengangguran, dll.
2. Faktor Budaya : Perceraian, kenakalan remaja, dll.
3. Faktor Biologis : Penyakit menular, keracunan makanan, dsb.
4. Faktor Psikologis : penyakit syaraf, ajaran sesat, dsb.
B.Pengertian Kemiskinan
Kemiskinan merupakan duduk kasus kemanusiaan yang telah usang diperbincangkan karena berkaitan d Menurut Soerjono Soekanto duduk kasus sosial ialah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada sanggup menjadikan gangguan hubungan sosial ibarat kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat.
Masalah sosial muncul akhir terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Yang sanggup menjadi sumber duduk kasus sosial yaitu ibarat proses sosial dan peristiwa alam. Adanya duduk kasus sosial dalam masyarakat ditetapkan oleh forum yang mempunyai kewenangan khusus ibarat tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi sosial, musyawarah masyarakat, dan lain sebagainya.
engan tingkat kesejahteraan masyarakat dan upaya penanganannya. Dalam Panduan Keluarga Sejahtera (1996: 10) kemiskinan ialah suatu keadaan dimana seorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan yang dimiliki dan juga tidak bisa memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam Panduan IDT (1993: 26) bahwa kemiskinan ialah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan lantaran dikehendaki oleh si miskin, melainkan lantaran tidak sanggup dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Mengamati secara mendalam wacana kemiskinan dan penyebabnya akan muncul banyak sekali tipologi dan dimensi kemiskinan lantaran kemiskinan itu sendiri multikompleks, dinamis, dan berkaitan dengan ruang, waktu serta tempat dimana kemiskinan dilihat dari banyak sekali sudut pandang.
Kemiskinan dibagi dalam dua kriteria yaitu kemiskinan adikara dan kemiskinan relatif :
1. Kemiskinan absolut
Kemiskinan adikara adalah kemiskinan yang diukur dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
2. kemiskinan relatif
Kemiskinan relatif ialah penduduk yang telah mempunyai pendapatan sudah mencapai kebutuhan dasar namun jauh lebih rendah dibanding keadaan masyarakat sekitarnya.
Kemiskinan berdasarkan tingkatan kemiskinan ialah kemiskinan sementara dan kemiskinan kronis.
1. Kemiskinan sementara
Kemiskinan sementara yaitu kemiskinan yang terjadi alasannya ialah adanya musibah .
2. kemiskinan kronis
Kemiskinan kronis yaitu kemiskinan yang terjadi pada mereka yang kekurangan ketrampilan, aset, dan stamina (Aisyah, 2001: 151).
Penyebab kemiskinan berdasarkan Kuncoro (2000: 107) sebagai berikut:
1. Secara makro, kemiskinan muncul lantaran adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menjadikan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya mempunyai sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah.
2. Kemiskinan muncul akhir perbedaan kualitas sumber daya insan lantaran kualitas sumber daya insan yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnya pun rendah.
3. kemiskinan muncul alasannya ialah perbedaan terusan dan modal.
.
Logika berpikir yang dikemukakan Nurkse yang dikutip Kuncoro (2000: 7) yang mengemukakan bahwa negara miskin itu miskin lantaran ia miskin (a poor country is poor because it is poor)
Lingkaran Setan Kemiskinan (The Vicious Circle of Poverty ),Menurut Bayo (1996: 18) yang mengutip pendapat Chambers bahwa ada lima “ketidakberuntungan” yang melingkari orang atau keluarga miskin yaitu sebagai berikut:
1. Kemiskinan (poverty)
2. Masalah kerentanan (vulnerability).
3. Masalah ketidakberdayaan.
4. Lemahnya ketahanan fisik
5. Masalah keterisolasian.
Masalah keberlanjutan pemanfaatan acara IDT di desa Kopen kecamatan Teras kabupaten Boyolali ialah sebagai berikut:
Faktor yang menghipnotis keberlanjutan pemanfaatan dana IDT yang mencakup empat faktor atau variabel sebagai berikut:
a. Pemanfaatan dana IDT;
b. Jenis usaha;
c. Besar dana yang diterima;
d. Partisipasi anggota pokmas.
Beberapa variabel yang menghipnotis pelaksanaan acara IDT sanggup dijelaskan sebagai berikut:
1. Pemanfaatan dana IDT
Dalam pelaksanaan acara IDT terdapat beberapa prinsip yang saling berkaitan untuk menjelaskan konsep pemanfaatan dana bergulir IDT. Beberapa prinsip itu antara lain sebagai berikut:
1) Prinsip Dana Bergulir
Dana yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat melalui acara IDT sesuai dengan Inpres No.5 tahun 1993 merupakan proteksi khusus bagi masyarakat miskin yang berupa modal kerja sebagai hibah bergulir (Revolving Grant) dengan bimbingan teknis pemerintah untuk pembinaan, penyuluhan dan motivasi.
2)Prinsip Keberlanjutan Pemanfaatan Dana IDT
Penanggulangan kemiskinan secara terjadwal dan terkoordinir telah diupayakan pemerintah untuk dilaksanakan melalui prinsip-prinsip pokok
Menurut Suprapto (1999: 23) ada beberapa hal yang sanggup dilakukan untuk mengurangi kemungkinan kemacetan dana yaitu sebagai berikut:
1. Bagi pemakai dana berputar baik individu maupun kelompok sebaiknya dikenai persyaratan supaya ada motivasi berusaha dan sudah memulai acara produktif sehingga dana berputar tidak hanya dianggap sekedar sebagai hadiah cumacuma melainkan sebagai kebutuhan yang pemanfaatannya harus dipertanggungjawabkan.
2. lembaga yang akan diserahi untuk mengelola dana yang akan berputar harus betul-betul sudah siap lantaran forum ini yang nantinya akan memantau pemanfaatannya dan mengatur penyebarannya pada pemakai berikutnya.
3. perlu diciptakannya prosedur kontrol dari masyarakat itu sendiri melalui penyebarluasan penggunaan dana berputar kepada masyarakat.
2. Konsep Jenis Usaha
Jenis perjuangan ekonomi merupakan kegiatan produksi barang atau jasa yang memperlihatkan hasil atau laba sehingga sanggup meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota pokmas dan keluarganya. Bersumber pada Panduan IDT (1993: 24) jenis perjuangan yang sanggup didanai dengan dana acara IDT ialah jenis perjuangan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Cepat menghasilkan, jarak waktu antara pengeluaran yang harus dilakukan dengan penerimaan hasil kegiatan tidak terlalu lama;
b. Mendayagunakan potensi yang ada dan dimiliki oleh desa;
c. Menghasilkan produk yang sanggup memenuhi seruan pasar atau dipasarkan sehingga memperlihatkan nilai tambah;
3. Konsep Besar Dana Diterima
Berdasarkan Inpres no. 5 tahun 1993 tanggal 27 Desember 1993 wacana Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan, acara IDT merupakan cuilan dari gerakan nasional penanggulangan kemiskinan dengan menyediakan proteksi khusus berupa modal kerja bagi kelompok penduduk miskin yang dipakai untuk kegiatan perjuangan yang pemanfaatannya sanggup dirasakan terutama pemenuhan kebutuhan fundamental keluarga miskin.
4. Partisipasi Anggota Kelompok
Pelaksanaan acara IDT sesuai dengan panduan IDT bersifat terbuka dan berkesinambungan melalui pendekatan sebagai berikut:
a. Keterpaduan yaitu mengarahkan kegiatan pembangunan secara lintas sektoral dan lintas tempat serta meletakkan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai cuilan dari proses pembangunan yangmenyeluruh dan terpadu.
b. Kegotongroyongan yaitu menumbuhkan rasa kebersamaan, yang lebih besar lengan berkuasa membantu yang lemah sehingga membuat kesejahteraan bersama.
c. Keswadayaan yaitu menitikberatkan pada perjuangan yang berdasarkan kemandirian.
d. Partisipatif yaitu melibatkan warga masyarakat khususnya kelompok target dalam pengambilan keputusan semenjak perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemerataan hasil sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat itu sendiri.
e. Terdesentralisasi yaitu menurunkan wewenang pembuatan keputusan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kepada pegawanegeri pemerintah yang terdekat dengan penduduk miskin.
BAB III
PEMBAHASAN
A.Respon masyarakat terhadap duduk kasus sosial
Masalah sosial terutama duduk kasus kemiskinan, pemerintah atau masyarakat bisa mengendalikan atau menuntaskan duduk kasus tersebut dengan cara kebersamaan atau kekeluargaan dengan diadakannya acara perdagangan di pasar modern atau tradisional dengan banyak sekali macam bentuk, semoga masyarakat terpacu untuk bisa membuatkan kreasi mereka masing-masing. Sehingga masyarakat bisa menghasilkan pendapatan dan mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia.
Tindakan bersama yang diharapkan berdampak pada kondisi kehidupan yang lebih baik. Secara umum sanggup dikatakan, bahwa masyarakat yang sanggup mengelola dan mengatasi duduk kasus sosial, mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi di bandingkan masyarakat yang lain.
Penanganan duduk kasus sosial oleh masyarakat itu sendiri dalam banyak sekali hal saling mengisi dan saling melengkapi , dengan tindakan penanganan yang dilakukan oleh institusi pemerintah (Negara). Menempatkan perjuangan pelayanan sosial yang merupakan salah satu implementasi dari kebijakan social oleh negara tersebut akan melibatkan interkasi atau hubungan timbal balik.
B. . Penanganan Masalah Sosial Terhadap Kemiskinan
Pemerintah Daerah mempunyai keleluasaan lebih banyak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga pembangunan bisa mengarah pada pengelolaan secara bottom up. Dengan demikian Pemerintah tempat bukan lagi sekedar operator pembangunan, tetapi juga sebagai entrepreneur, koordinator, fasilitator dan stimulator.
Dengan pengelolaan yang bottom up akan membuat suatu pembangunan yang kreatif yaitu pembangunan yang bisa memperlihatkan ciri khas wilayahnya sendiri sehingga tempat tersebut nantinya akan mempunyai keunggulan yang kompetitif.
Namun di lain pihak, anggaran pembangunan yang tersedia terbatas sedangkan acara pembangunan yang dibutuhkan relatif banyak. Dalam hal ini Pemda dituntut untuk bisa melaksanakan penentuan prioritas acara pembangunan yang diusulkan dimana penyusunannya berdasarkan kriteria yang terukur dan bisa meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menunjang impelementasi acara pembangunan,tersebut.
Kewenangan pengambil keputusan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat sepenuhnya ada pada pemerintah tempat dan legislatifnya termasuk dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan. Salah satunya ialah penyelenggaraan pelayanan bagi masyarakat miskin.
Kemiskinan merupakan permasalahan yang harus segera tuntas lantaran keadaan miskin membuat masyarakat menjadi lemah dan tidak bermartabat.
Pemerintah baik pusat maupun tempat telah berupaya dalam melaksanakan banyak sekali kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan namun masih jauh panggang daripada api. Kebijakan dan acara yang dilaksanakan belum menampakkan hasil yang optimal.
Masih terjadi kesenjangan antara planning dengan pencapaian tujuan lantaran kebijakan dan acara penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada acara sektoral. Oleh lantaran itu diharapkan suatu taktik penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergis sehingga sanggup menuntaskan duduk kasus secara tuntas. Kunci pemecahan duduk kasus kemiskinan ialah memberi kesempatan kepada masyarakat miskin untuk ikut serta dalam seluruh tahap pembangunan.
0 Response to "Contoh Makalah Sosiologi Duduk Perkara Sosial Dalam Kemiskinan"
Post a Comment