DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL............................................................................................... i
KATA PENGANTAR............................................................................................ ii
DAFTAR ISI.......................................................................................................... iii
BABA I PENDAHULUAN.................................................................................. 1
1.1 Latar Belakang.......................................................................................... 1
1.2 Perumusan Masalah................................................................................... 2
1.3 Tujuan ...................................................................................................... 2
BAB II PEMBAHASAN....................................................................................... 3
2.1 Pengertian Goverment....................................................................................... 3
2.2 Pengertian Reinventing Goverment .................................................................. 3
2.3 Prinsip Reinventing Goverment......................................................................... 4
1. Pemerintahan Katalis..................................................................................... 4
2. Pemerintah Adalah Milik Masyarakat........................................................... 4
3. Pemerintah Yang Kompetitif........................................................................ 4
4. Pemerintah Berorientasi Pada Misi................................................................ 4
5. Pemerintah berorientasi pada hasil................................................................ 4
6. Pemerintah berorientasi pada pelanggan....................................................... 5
7. Pemerintah wirausaha.................................................................................... 5
8. Pemerintah antisipatif.................................................................................... 5
9. Pemerintah desentralisasi............................................................................... 5
10. Pemerintah berorientasi pada prosedur pasar............................................ 5
2.4 Strategi Reinventing Goverment ...................................................................... 6
2.5 Implementasi Reinventing Goverment ............................................................. 8
2.6 Reinventing Goverment di Indonesia ............................................................... 9
BAB III PENUTUP ............................................................................................ 13
3.1 Kesimpulan ................................................................................................. 13
3.2 Saran............................................................................................................ 14
DAFTAR PUSTAKA........................................................................................... 15
BAB I
PENDAHULUAN
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dunia dikala ini telah berada dalam masa yang disebut globalisasi, kondisi dimana terjadi prubahan signifikan dalam kebidupan suatu masyarakat yang tidak lagi sanggup dibatasi oleh sekedar batas manajemen kewilayahan, alasannya pesatnya penemuan-penemuan teknologi Globalisasi dipengaruhi oleh penemuan teknologi di satu sisi dan persaingan dalam masa perdagangan bebas disisi lain. Sementara W.W Rostow, (1960) dengan teorinya wacana 5 tahapan pertumbuhannya sanggup dilihat dari sudut pandang ekonomi dalam lima kategori : “It is possible to identify all sicieties, in their economic dimensions, as lying within one of five categories: the traditional society, the preconditions for takeoff, the take-off, the drive to maturity, and the age of high mass-consumption”. Sejalan dengan pendapat Rostow, masa globalisasi dikala ini mengindikasikan bahwa masyarakat dunia pada umumnya telah memasuki tahapan the age ofhigh massconsumption atau tingkatan kelima. Kondisi dimana terjadi pergeseran pada sektor-sektor lebih banyak didominasi terhadap kebutuhan barang dan jasa sejalan dengan peningkatan pendapat masyarakat. Sebagian besar masyarakat telah terpenuhi kebutuhan dasarnya yakni sandang, pangan dan papan serta berubahnya struktur angkatan kerja yang meningkat tidak hanya proporsi jumlah penduduk perkotaan melainkan juga jumlah angkatan kerja yang terampil. Menghadapi kondisi masyarakat tersebut di atas, maka diharapkan kiprah peran pemerintah dalam menunjukkan pelayanan secara ‘efektif, efisien dan secara professional. Pada final kekuatan Orde Baru, birokrasi pernah dikritik habis-habisan olehkalangan gerakan proreformasi. “Birokrasi dianggap sebagai salah satu “penyakit” yang menghambat akselerasi kesejahteraan masyarkat dan penyelenggaraan pemerintah yang sehat”. Ungkapan klasik dan kritis mirip “kalau bisa dipersulit, kenapa harusdipermudah,” “jika diberi jangka ditolak” misalnya, berkembang seiringdengan penampakan kinerja aparatur yang kurang baik di mata masyrakat. Ungkap itu menggambarkan betapa buruknya sikap pelayanan birokrasi kita yang berpotensi menyuburkan praktik percalonan dan pungutan liar (rent seeking). Kondisi inilah yang bahwasanya memunculkan iklim investasi di kawasan kurang kompetitif. Kondisi pelayanan mirip ini perlu segera direfomasi guna mewujudkan kinerja birokrasi dan kinerja pelayanan publik yang berkualitas. Menghadapi kondisi ini, maka pemerintah sebagai pelayan publik perlu berupaya untuk menekan sekecil mungkin terjadinya kesenjangan antara tuntutan pelayanan masyarakat dengan kemampuan aparatur pemeritah. Keterbatasan sarana dan prasarana yang telah ada tidak sanggup dijadikan sebagai alasan pembenaran wacana tendahnya kualitas pelayanan. Kemandirian dan kemampuan yang handal dari pemerintah merupakan syarat mutlak biar tetap terrpeliharanya kepercayaan masyarakat. Maka pemerintah dikala ini harus berupaya merupakan kiprahnya untuk masa yang akan tiba yaitu melalui penerapan konsep Reinventing Government.
1.2 Perumusan Masalah
1. Apa pengertian Goverment?
2. Apa itu Reinventing Goverment?
3. Apa saja prinsip dari Reinventing Goverment?
4. Bagaimana taktik Reinventing Goverment?
5. Bagaimana Implementasi Reinventing Goverment?
6. Bagaimana Reinventing di Indonesia?
1.3 Tujuan
1. Tujuan Umum
Untuk mengetahui Konsep Reinventing Goverment, khususnya pada Pemerintahan Indonesia.
2 . Tujuan Khusus :
1 Untuk mengetahui pengertian Goverment.
2. Untuk mengetahui Reinventing Goverment.
3. Untuk mengetahui prinsip dari Reinventing Goverment.
4. Untuk mengetahui taktik Reinventing Goverment.
5. Untuk mengetahui Implementasi Reinventing Goverment.
6. Untuk mengetahui Reinventing di Indonesia.
1. Apa pengertian Goverment?
2. Apa itu Reinventing Goverment?
3. Apa saja prinsip dari Reinventing Goverment?
4. Bagaimana taktik Reinventing Goverment?
5. Bagaimana Implementasi Reinventing Goverment?
6. Bagaimana Reinventing di Indonesia?
1.3 Tujuan
1. Tujuan Umum
Untuk mengetahui Konsep Reinventing Goverment, khususnya pada Pemerintahan Indonesia.
2 . Tujuan Khusus :
1 Untuk mengetahui pengertian Goverment.
2. Untuk mengetahui Reinventing Goverment.
3. Untuk mengetahui prinsip dari Reinventing Goverment.
4. Untuk mengetahui taktik Reinventing Goverment.
5. Untuk mengetahui Implementasi Reinventing Goverment.
6. Untuk mengetahui Reinventing di Indonesia.
BAB II
PEMBAHASAN
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Goverment
Pemerintah ialah sistem untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik, suatu negara dan bagian-bagiannya.
Dalam bahasa inggris pemerintah mempunyai padanan kata dengan ‘Goverment’ yang artinya: “A group of people Governing a cauntry or state” Jika di terjemahkan pengertian pemerintah dalam bahasa inggis tersebut menjadi “sekelompok orang yang mengatur suatu negeri atau negara”.
Dalam bahasa inggris pemerintah mempunyai padanan kata dengan ‘Goverment’ yang artinya: “A group of people Governing a cauntry or state” Jika di terjemahkan pengertian pemerintah dalam bahasa inggis tersebut menjadi “sekelompok orang yang mengatur suatu negeri atau negara”.
2.2 Pengertian Reinventing Goverment
Menurut David Osborne dan Peter Plastrik (1997) dalam bukunya “Memangkas Birokrasi”, Reinventing Government ialah “transformasi system dan organisasi pemerintah secara mendasar guna membuat peningkatan dramatis dalam efektifitas, efesiensi, dan kemampuan mereka untuk melaksanakan inovasi. Transformasi ini dicapai dengan mengubah tujuan, system insentif, pertanggungjawaban, struktur kekuasaan dan budaya system dan organisasi pemerintahan”. Pembaharuan ialah dengan penggantian system yang birokratis menjadi system yang bersifat wirausaha. Pembaharuan dengan kata lain membuat pemerintah siap untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam hal pelayanan terhadap masyarakat, membuat organisasi-organisasi yang bisa memperbaiki efektifitas dan efisiensi pada dikala kini dan di masa yang akan datang. Konsep reinventing government intinya merupakan representasi dari paradigma New Public Management dimana dalam New Public Management (NPM), negara dilihat sebagai perusahaan jasa modern yang adakala bersaing dengan pihak swasta, tapi di lain pihak dalam bidang-bidang tertentu memonopoli layanan jasa, namun tetap dengan kewajiban menunjukkan layanan dan kualitas yang maksimal. Segala hal yang tidak bermanfaat bagi masyarakat dianggap sebagai pemborosan dalam paradigma New Public Management (NPM). Warga pun tidak dilihat sebagai abdi lagi, tetapi sebagai pelanggan layanan publik yang alasannya pajak yang dibayarkan mempunyai hak atas layanan dalam jumlah tertentu dan kualitas tertentu pula. Prinsip dalam New Public Management (NPM) berbunyi, “dekat dengan warga, mempunyai mentalitas melayani, dan luwes serta inovatif dalam menunjukkan layanan jasa kepada warga” Konsep reinventing government, apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia konsep ini berarti menginventarisasikan lagi kegiatan pemerintah. Pada awalnya, gerakan reinventing government diilhami oleh beban pembiayaan birokrasi yang besar, namun dengan kinerja aparatur birokrasi yang rendah. Pressure dari publik sebagai pembayar pajak mendesak pemerintah untuk mengefisiensikan anggarannya dan meningkatkan kinerjanya. Pengoperasian fungsi pelayanan publik yang tidak sanggup diefisiensikan lagi dan telah membebani keuangan Negara diminta untuk dikerjakan oleh sektor non-pemerintah. Dengan demikian, maka akan terjadi proses pereduksian kiprah dan fungsi pemerintah yang semula memonopoli semua bidang pelayanan publik, kini menjadi mengembangkan dengan pihak swasta, yang semula merupakan “big government” ingin dijadikan “small government” yang efektif, efisien, responsive, dan accountable terhadap kepentingan publik.
2.3 Prinsip Reinventing Goverment
Osborn dalam buku memangkas birokrasi. mengemukakan Prinsip-prinsip Reinventing Government ,yaitu :
1. Pemerintahan katalis
Pemerintahan yang memisahkan fungsi pemerintah sebagai pengarah ( membuat kebijakan ,peraturan,undang-undang) dengan fungsi pelaksana(penyampai jasa dan penegakan). Kemudian pemerintah memakai metode kontrak ,voucher hadiah ,insentif pajak dan sebagainya untuk membantu organisasi public untuk mencapai tujuan.
2. Pemerintah ialah Milik Masyarakat
Mengalihkan wewenang control yang dimiliki pemerintah kepada masyarakat dengan memberdayakan masyarakat sehingga bisa mengontrol pelayanan yang dilakukan birokrasi.
3. Pemerintah yang kompetitif
Pemerintaha kompetitif mensyaratkan persaingan diantara penyampai jasa atau pelayanan untuk bersaing menurut kinerja dan harga.mereka memahami bahwa kompetisi ialah kekuatan mendasar untuk memaksa tubuh pemerintah untuk melaksanakan perbaikan.
4. Pemerintah berorientasi pada Misi
Pemerintah yang berorientasai misi melaksanakan deregulasi internal ,menghapus banyak peraturan internal dan secara radikal menyederhanakan system administrative, mirip anggaran ,kepegawaian dan pengadaan. Mereka mensyaratkan setiap tubuh pemerintah untuk mendapat misi yang terang ,kemudian member kebebasan kepada manajer untuk menemukan cara terbaik mewujudkan misi tersebut dalam batas – batas legal.
5. Pemerintah berorientasi pada hasil
Pemerintah yang result oriented mengubah focus dari input( kepatuhan pada peraturan dan membelanjakan anggaran sesuai dengan ketetapan ) menjadi akuntabilitas pada keluaran atau hasil .mereka mengukur kinerja tubuh public,menetapkan sasaran ,memberi imbalan kepada tubuh – tubuh yang mencapai atau melebihi sasaran dan memakai anggaran untuk mengungkapakan tingkat kinerja yang diharapkan dalam besarnya anggaran.
6. Pemerintah berorientasi pada pelanggan
Pemerintah yang berorintasi pada pelanggan memperlakukan masyarakat sebagai pelanggan yang harus diberi pelayanan dengan melaksanakan survey pelanggan,menetapkan standar pelayanan, ,memberi jaminan dan sebagainya. Pemerintah meredesain organisasinya untuk memberikan nilai maksimum kepada pelanggan.
7. Pemerintah wirausaha
Pemerintah berusaha memfokuskan energinya bukan sekedar untuk menghabiskan anggaran ,tetapi juga menghasilkan uang .pemerintah meminta masyarakat yang dilayani untuk membayar menuntut return on investment . mereka memamfaatkan insentif mirip dana perjuangan ,dana penemuan untuk mendorong para pimpinan tubuh pemerintah untuk berpikir mendapat dana operasional.
8. Pemerintah antisipatif
Pemerintah yang antisipatif ialah pemerintah yang berpikir kedepan . mereka mencoba mencegah timbulnya duduk kasus dari pada menunjukkan pelayanan untuk menghilangkan duduk kasus . mereka memakai perencanaan strategis , santunan visi masa depan,dan aneka macam metopde lain untuk melihat masa depan.
9. Pemerintahan desentralisasi
Pemerintah desentralisasi ialah pemerintah yang mendorong wewenang dari pusat pemerintahan melalui organisasi atau system,mendorong mereka yang lansung melaksanakan pelayanan atau pelaksana,untuk lebih berani membuat keputusan sendiri.
10.Pemerintah berorientasi pada prosedur pasar
Pemerintah yang berorientasi pada pasar sering memamfaatkan struktur pasar swasta untuk memecahkan duduk kasus dari pada memakai prosedur administrative , mirip memberikan pelayanan atau perintah dan control dengan memamfaatkan peraturan . mereka membuat insentif keuangan , insentif pajak, pajak hijau, affluent fees. Dengan cara ini , organisasi swasta atau anggota masyarakat berprilaku yang mengarah pada pemecahan duduk kasus sosial.
Menurut Imawan, prinsip utama Reinventing Government terbagi menjadi 5, yaitu:
(1) Steering (mengendalikan, memfasilitasi acara masyarakat).
(2) Empowering (memberdayakan anggota masyarakat).
(3) Meeting the need of the costumer, not bureaucracy.
(4) Earning
(5) Prevention.
(2) Empowering (memberdayakan anggota masyarakat).
(3) Meeting the need of the costumer, not bureaucracy.
(4) Earning
(5) Prevention.
2.4 Strategi Reinventing Goverment.
Adapun Strategi dari Reinventing Goverment ialah:
1. Strategi inti (the core strategy)
Strategi ini memilih tujuan (the purpose) sebuah sistem dan organisasi publik. Jika sebuah organisasi tidak mempunyai tujuan yang terang atau mempunyai tujuan yang banyak atau saling bertentangan, maka organisasi itu tidak sanggup mencapai kinerja yang tinggi. Dengan kata lain, sebuah organisasi publik akan bisa bekerja secara efektif bila ia mempunyai tujuan yang spesifik. Oleh alasannya itu, ialah penting bagi para pemimpin organisasi-organisasi publik untuk memutuskan terlebih dahulu tujuan organisasinya secara spesifik. Makara dengan demikian penetapan visi dan misi organisasi juga mempunyai kiprah yang sama pentingnya dalam melengkapi tujuan organisasi publik. Hal ini penting sebagai perjuangan biar karyawan atau pegawai mempunyai arah dan pegangan yang jelas. Di luar itu, taktik ini terutama berkaitan dengan usaha-usaha memperbaiki pengarahan (steering).
2. Strategi konsekuensi (the consequences strategy)
Strategi ini memilih insentif-insentif yang dibangun ke dalam sistem publik. Birokrasi menunjukkan para pegawainya insentif yang besar lengan berkuasa untuk mengikuti peraturan-peraturan, dan sekaligus, mematuhinya. Pada model birokrasi lama, para pegawai atau karyawan memperoleh honor yang sama terlepas dari yang mereka hasilkan.
Dalam rangka reinventing government, mirip diungkapkan oleh Osborne dan Plastrik, mengubah insentif ialah penting dengan cara membuat konsekuensi-konsekuensi bagi kinerja. Jika perlu, organisasi-organisasi publik perlu ditempatkan dalam dunia perjuangan (market place), dan membuat organisasi tergantung pada konsumennya untuk memperoleh penghasilan. Namun, bila hal ini tidak layak untuk dilakukan, maka perlu dibuat kontrak atau perjanjian guna membuat persaingan antara organisasi-organisasi publik dan swasta (atau persaingan antar organisasi publik). Hal ini alasannya pasar dan persaingan membuat insentif-insentif yang jauh lebih besar lengan berkuasa sehingga organisasi publik terdorong untuk menunjukkan perbaikan-perbaikan kinerja yang lebih besar. Insentif dan persaingan ini sanggup mempunyai bentuk yang beragam, mirip tunjangan kesehatan, kenaikan gaji, atau menunjukkan penghargaan bagi organisasi-organisasi publik yang mempunyai kinerja yang lebih tinggi.
Dalam rangka reinventing government, mirip diungkapkan oleh Osborne dan Plastrik, mengubah insentif ialah penting dengan cara membuat konsekuensi-konsekuensi bagi kinerja. Jika perlu, organisasi-organisasi publik perlu ditempatkan dalam dunia perjuangan (market place), dan membuat organisasi tergantung pada konsumennya untuk memperoleh penghasilan. Namun, bila hal ini tidak layak untuk dilakukan, maka perlu dibuat kontrak atau perjanjian guna membuat persaingan antara organisasi-organisasi publik dan swasta (atau persaingan antar organisasi publik). Hal ini alasannya pasar dan persaingan membuat insentif-insentif yang jauh lebih besar lengan berkuasa sehingga organisasi publik terdorong untuk menunjukkan perbaikan-perbaikan kinerja yang lebih besar. Insentif dan persaingan ini sanggup mempunyai bentuk yang beragam, mirip tunjangan kesehatan, kenaikan gaji, atau menunjukkan penghargaan bagi organisasi-organisasi publik yang mempunyai kinerja yang lebih tinggi.
3. Strategi pelanggan (the customers strategy)
Strategi ini terutama memfokuskan pada pertanggungjawaban (accountability). Berbeda dengan birokrasi lama, dalam birokrasi model baru, tanggung jawab para pelaksana birokrasi publik hendaknya ditempatkan pada masyarakat, atau dalam konteks ini dianggap sebagai pelanggan. Dengan demikian, tanggung jawab tidak lagi semata-mata ditempatkan pada pejabat birokratis di atasnya, tetapi lebih didiversifikan kepada publik yang lebih luas. Model pertanggungjawaban mirip ini diharapkan sanggup meningkatkan tekanan terhadap organisasi-organisasi publik untuk memperbaiki kinerja ataupun pengelolaan sumber-sumber organisasi. Selanjutnya, dengan menunjukkan pertanggungjawaban kepada masyarakat/konsumen, akan sanggup membuat informasi, yaitu wacana kepuasan para konsumen terhadap hasil-hasil dan pelayanan pemerintahan tertentu. Dengan kata lain, penyerahan pertanggungan jawab kepada para konsumen berarti bahwa organisasi-organisasi publik harus mempunyai sasaran yang harus dicapai, yaitu meningkatkan kepuasan konsumen (customers satisfaction).
4. Strategi Pengawasan (the control strategy)
Strategi ini memilih di mana letak kekuasaan membuat keputusan itu diberikan. Dalam sistem birokrasi lama, sebagian besar kekuasaan tetap berada di bersahabat puncak hierarkhi. Dengan kata lain, wewenang tertinggi untuk membuat keputusan berada pada puncak hierarkhi. Perkembangan birokrasi modern yang semakin kompleks telah membuat organisasi menjadi tidak efektif. Hal ini alasannya proses pengambilan keputusan harus melalui jenjang hierakhi yang panjang sehingga membuat proses pengambilan keputusan cenderung lamban, dan bila hal ini dipaksakan, maka bila dilewati akan membawa dampak terjadinya bureaucracy barierrs. Pada akhirnya, secara keseluruhan, sistem kinerja birokrasi dalam menangani duduk kasus dan menunjukkan pelayanan kepada masyarakat akan berlangsung lamban alasannya bawahan tidak diberi ruang yang cukup untuk mengambil inisiatif dalam memecahkan masalah.
Lebih lanjut, dalam model birokrasi lama, para pengelola atau manajer mempunyai pilihan-pilihan yang terbatas, dan keleluasan atau fleksibilitas mereka dihimpit oleh ketentuan-ketentuan anggaran yang terinci, peraturan-peraturan perorangan, sistem pengadaan (procurement systems), praktek-praktek audit, dan sebagainya. Karyawan hampir tidak mempunyai kekuasaan untuk membuat keputusan. Akibatnya, organisasi-organisasi pemerintah lebih menanggapi perintah-perintah gres dibandingkan dengan situasi yang berubah atau kebutuhan-kebutuhan pelanggan.
Oleh alasannya itu, ialah penting mendesentralisasikan pembuatan keputusan kepada pejabat-pejabat dan karyawan atau pegawai birokrasi di bawahnya alasannya hal ini akan mendorong timbulnya rasa tanggung jawab dikalangan para pegawai birokrasi, dan dalam konteks yang luas mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses implementasi kebijakan.
Oleh alasannya itu, ialah penting mendesentralisasikan pembuatan keputusan kepada pejabat-pejabat dan karyawan atau pegawai birokrasi di bawahnya alasannya hal ini akan mendorong timbulnya rasa tanggung jawab dikalangan para pegawai birokrasi, dan dalam konteks yang luas mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses implementasi kebijakan.
5. Strategi budaya (the culture strategy)
Strategi ini memilih budaya organisasi publik yang menyangkut nilai, norma, tingkah laku, dan harapan-harapan para karyawan. Budaya ini akan dibuat secara besar lengan berkuasa oleh tujuan organisasi, insentif, sistem pertanggungjawaban, dan struktur kekuasaan organisasi. Dengan kata lain, mengubah tujuan, insentif, sistem pertanggungan jawab, dan struktur kekuasaan organisasi akan mengubah budaya.
2.5 Implementasi Reinventing Goverment.
Prinsip-prinsip reinventing government yang dikemukakan oleh Osborne dan Plastrik intinya ialah bertujuan sanggup meningkatkan kinerja organisasi sektor publik dan sanggup meningkatkan kualitas pelayanan umum (public serve). Implementasi prinsip-prinsip reinventing government harus selalu meningkat karakteristik dari masing-masing daerah. Artinya implementasi semangat dan prinsip reinventing sifatnya kontekstual, bukan universal. Tantangan yang timbul dari prinsip reinventing antar lain :
1. Bagaimana mengimplementasikan konsep tersebut tanpa menjadikan friksi yang justru akan menghambat efisiensi dan efektivitas birokrasi. Sebab prinsip reinventing gorvernment sesungguhnya gres mengena pada dimensi normatif, tetapi belum teruji secara empiris.
2. Bagaimana memilih taktik mudah untuk mengadopsi prinsip reinventing government ke dalam sistem dan prosedur pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Penataan Kelembagaan pemerintah melalui reinventing antara lain.
1. Reorientasi. Meredefenisikan viso, misi, peran, strategi, implementasi, dan evalusi kelembagaan pemerintah.
2. Restrukturisasi. Menata ulang kelembagaan pemerintah, membangun organisasi sesuai kebutuhan dan tuntutan publuk .
3. Aliansi. Mensinergikan seluruh aktor, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam tim yang solid.
Faktor Sukses dalam reformasi birokrasi antara lain :
1. Komitmen Pimpinan. Ini merupakan faktor yang sangat penting dalam melaksanakan reformasi birokrasi, mengingat masih kentalnya budaya peternalistik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.
2. Kemauan diri sendiri. Kemauan dari penyenggara pemerintahan (birokrasi) untuk mereformasi diri sendiri.
3. Kesepahaman. Adanya persamaan persepsi dan pandangan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi sendiri, sehingga tidak terjadi perbedaan yang sanggup penghambat jalannya reformasi birokrasi.
4. Konsistensi. Harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan konsisten, yang ketaatan perencanaan dan pelaksanaan.
2.6 Reinventing Goverment di Indonesia.
Pemerintahan dengan bisnis merupakan dua forum yang berbeda secara mendasar. Pemerintahan bertujuan biar memperoleh legitimasi dari masyarakat sehingga sanggup dipilih kembali oleh masyarakat pada periode yang akan datang. Sedangkan bisnis bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Jika suatu organisasi bisnis tidak sanggup memperoleh laba maka organisasi tersebut akan mengalami Death Line atau kematian. Demikian juga dengan organisasi pemerintahan. Jika tidak sanggup memperoleh legitimasi dari masyarakat (tidak favorit bagi masyarakat) maka pemerintahan tersebut pada periode yang akan tiba tidak akan dipilih oleh masyarakat dan akan berganti dengan pemerintah yang baru. Perbedaan tujuan di atas membuat motivasi yang berbeda. Pimpinan perjuangan swasta akan berorientasi untuk mencari laba yang sebesar-besarnya, alasannya laba merupakan indikator dari keberhasilan mereka. Sedangkan dalam pemerintahan, indikator keberhasilan seorang manajer pemerintah ialah bukan seberapa banyak laba yang diperoleh tetapi apakah mereka sanggup menyenangkan para politisi yang terpilih atau tidak. Karena itu kinerja manajer pemerintah sangat dipengaruhi oleh kelompok kepentingan yang menang dalam pemilu dalam periode tertentu. Reinventing Government bukan bertujuan untuk menghilangkan kiprah pemerintah dalam masyarakat dan menjadikan kiprah tersebut dijadikan kiprah swasta. Dengan kata lain Reinventing Government bukan indentik dengan swastanisasi, alasannya dengan swastanisasi menyeluruh fungsi pemerintah sebagai publik service akan kabur oleh profit oriented pihak swasta. Prinsip-prinsip utama reinventing government ini akan diigunakan sebagai dasar analisa untuk melihat pelaksanaan reinventing government di Indonesia. Merujuk pada pendapat yang dikemukakan Imawan tersebut, maka penerapan reinventing government untuk konteks Indonesia sanggup dilihat melalui kelima prinsip utama tersebut yakni:
Pertama, Steering. Paradigma tradisional wacana birokrasi pemerintahan menyatakan bahwa birokrasi pemerintahan menyerupai sebuah bahtera besar yang sanggup menyelamatkan seluruh warga negara dan masyarakat dari tragedi banjir ekonomi maupun politik. Hal ini mengakibatkan pemerintah merupakan pemain drama tunggal untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat dan masyarakat akan semakin tergantung kepada pemerintahnya. Paradigma tradisional ini mengakibatkan pemerintah tidak bisa lagi berpikir jernih untuk meningkatkan mutu kerjanya, alasannya sudah dililit oleh aktivitas-aktivitas rutin untuk melayani kebutuhan masyarakat. Mutu pelayanan kepada masyarakat tidak bisa ditingkatkan lagi. Untuk itu perlu perubahan paradigma, biar pemerintah tidak lagi sebagai pelaksana tunggal pelayanan kepada masyarakat tetapi bermitra dengan pihak swasta. Agar pemerintah tidak lagi terjerat dengan kegiatan rutin sebagai pelayan masyarakat, maka pemerintah perlu memikirkan untuk menyerahkan tugas-tugas pelayanan tersebut kepada masyarakat (NGO -non government organization- atau pihak swasta) atau melaksanakan pelayanan tersebut dengan bermitra dengan masyarakat (sistem koproduksi). Pemerintah yang banyak melaksanakan kiprah pelayanan akan semakin menunjukkan peluang kepada gagalnya BERSAMBUNG
FILE TERSUSUN RAPI FORMAT DOCX (bisa di edit)
silahkan sms langsung, file akan dikirim via email
TERIMAKASIH .............SEMOGA BERMANFAAT
silahkan sms langsung, file akan dikirim via email
TERIMAKASIH .............SEMOGA BERMANFAAT
0 Response to "Contoh Makalah Konsep Reveinting Goverment"
Post a Comment