Definisi Dan Pengertian Pengadilan Relasi Industrial

Pengertian Pengadilan Hubungan Industrial. UU No. 2 tahun 2004 mengatur perihal Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Perselisihan kekerabatan industrial merupakan perbedaan pendapat yang menjadikan kontradiksi antara pengusaha atau adonan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh alasannya ialah adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan kekerabatan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan. 

Definisi Pengadilan Hubungan Industrial

Pengadilan Hubungan Industrial ialah pengadilan khusus yang dibuat dilingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan mengatakan putusan terhadap perselisihan kekerabatan Industrial. Perselisihan Hubungan Industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartite secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Selanjutnya penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sanggup dilakukan dengan konsiliasi atau arbitrase. Konsoliasi dilakukan untuk penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan kekerabatan kerja, atau perselisihan antar serikat pekerja sedangkan abitrase dilakukan untuk penyelesaian perselisihan kepentingan atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh.

Tugas Dan Kewenangan

Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang mengusut dan memutus :

1. Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
2. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
3. Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan kekerabatan kerja;
4. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh dalam satu perusahaan.

Kedudukan Pengadilan Hubungan Industrial

Pengadilan Hubungan Industrial berada pada setiap Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota yang berada di setiap Ibukota Provinsi yang kawasan hukumnya mencakup provinsi yang bersangkutan. Khusus pada Kabupaten/Kota yang padat industri, Pengadilan Hubungan Industrial dibuat dengan Keputusan Presiden pada Pengadilan Negeri setempat.

Tahapan Penyelesaian Masalah

Tahap Penyelesaian perselisihan kekerabatan industrial

1. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan (negosiasi/bipartit) secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Penyelesaian perselisihan melalui bipartit harus diselesaikan paling usang 30 (tiga puluh) hari semenjak tanggal dimulainya perundingan;
2. Apabila dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal;
3. 3) Selanjutnya, salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan (dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja) setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan;
4. Pegawai pencatat pada Departemen Tenaga Kerja setempat wajib memperlihatkan kepada para pihak untuk menyepakati menentukan penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase. Jika para pihak tidak menetapkan pilihan penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase dalam waktu 7 (tujuh) hari, maka pegawai pencatat tersebut melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada mediator.

Penyelesaian melalui mediasi

1. Dilakukan oleh perantara yang terdapat di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota;
2. Penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan paling usang 30 (tiga puluh) hari;
3. Apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, maka para pihak menandatangani Perjanjian Bersama disaksikan oleh perantara serta didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah aturan para pihak untuk mendapat sertifikat bukti pendaftaran;
4. Namun jikalau kesepakatan tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilanjutkan untuk banding melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat. Dalam hal ini, perselisihan harus sanggup diselesaikan paling usang 30 (tiga puluh) hari;
5. Jika penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada nomor 4 di atas tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilanjutkan untuk kasasi melalui Mahkamah Agung. Penyelesaian perselisihan tersebut harus sanggup diselesaikan paling usang 30 (tiga puluh) hari.

Penyelesaian melalui konsiliasi

1. Penyelesaian perselisihan dilakukan oleh konsiliator yang terdaftar pada kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota;
2. Penyelesaian perselisihan melalui konsiliasi dilakukan paling usang 30 (tiga puluh) hari;
3. Konsiliator menuntaskan perselisihan sehabis para pihak mengajukan ajakan penyelesaian secara tertulis kepada konsiliator yang ditunjuk dan disepakati oleh para pihak;
4. Apabila tercapai kesepakatan, maka dibuatlah Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh konsiliator dan didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah Hukum para pihak mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapat sertifikat bukti pendaftaran;
5. Namun jikalau kesepakatan tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilanjutkan untuk banding melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat. Dalam hal ini, perselisihan harus sanggup diselesaikan paling usang 30 (tiga puluh) hari;
6. Jika penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 di atas tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilanjutkan untuk kasasi melalui Mahkamah Agung. Penyelesaian perselisihan tersebut harus sanggup diselesaikan paling usang 30 (tiga puluh) hari.

Sumber

wikipedia.org

pn-sleman.go.id

Tweet

Subscribe to receive free email updates: