Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik yaitu implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seperti tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting sebab suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa bila tidak sanggup dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan sanggup mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.
Terdapat beberapa konsep mengenai implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Secara Etimologis, implementasi berdasarkan kamus Webster yang dikutib oleh Solichin Abdul Wahab yaitu sebagai berikut:
Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan) berati to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menjadikan dampak/akibat terhadap sesuatu (Webster dalam Wahab (2006:64)).
Pengertian implementasi selain berdasarkan Webster di atas dijelaskan juga berdasarkan Van Meter dan Van Horn bahwa Implementasi yaitu “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 2006:65).
Definisi lain juga diutarakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier yang menjelaskan makna implementasi dengan menyampaikan bahwa:
Hakikat utama implementasi kebijakan yaitu memahami apa yang seharusnya terjadi sehabis suatu kegiatan dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut meliputi usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menjadikan dampak aktual pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo (2010:87)).
Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan para jago di atas, disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan atau perjuangan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan impian akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri.
Model Implementasi Kebijakan (George Edward III)
Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, diharapkan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan. Terdapat banyak model yang sanggup digunakan untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan, namun kali ini yang saya bagikan yaitu model implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III.
Edward melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana dampak faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Oleh sebab itu, Edward menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu:
1) Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan?
2) Apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan?
Guna menjawab pertanyaan tersebut, Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor communication, resources, disposition, dan bureucratic structure (Edward dalam Widodo, 2011:96-110).
Model Implementasi George C. Edward III
a. Komunikasi (Communication)
Komunikasi merupakan proses penyampaian isu dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian isu kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan (policy implementors) (Widodo, 2011:97).
Widodo lalu menambahkan bahwa isu perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan semoga pelaku kebijakan sanggup memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (target group) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan sanggup mempersiapkan hal-hal apa saja yang bekerjasama dengan pelaksanaan kebijakan, semoga proses implementasi kebijakan sanggup berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.
Komunikasi dalam implementasi kebijakan meliputi beberapa dimensi penting yaitu tranformasi isu (transimisi), kejelasan isu (clarity) dan konsistensi isu (consistency). Dimensi tranformasi menghendaki semoga isu tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki semoga isu yang terang dan gampang dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki semoga isu yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menjadikan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.
BERSAMBUNG .............
FILE TERSUSUN RAPI FORMAT DOCX (bisa di edit)
silahkan sms langsung, file akan dikirim via email
TERIMAKASIH .............SEMOGA BERMANFAAT
0 Response to "Contoh Definisi Implementasi Kebijakan"
Post a Comment